Tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sudah masuk tahanan Kejaksaan Agung. Demo menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) meledak di berbagai kota. Angka kepercayaan publik bahwa MBG bebas korupsi hanya menyentuh 33,8%. Namun di Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Presiden Prabowo Subianto justru tampil di panggung Puncak Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) XVII dan menyindir keras siapapun yang menolak program tersebut. MBG, kata Prabowo, tidak akan dihentikan.
Prabowo Sindir Penolak MBG dari Panggung Gorontalo
Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Prabowo membalikkan pertanyaan kepada para pengkritiknya. Menurut detik.com, Presiden meminta mereka yang menolak MBG datang langsung ke acara tersebut dan bertanya sendiri kepada petani, nelayan, serta anak-anak apakah program itu dibutuhkan.
"Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan. MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak?" kata Prabowo.
Prabowo sempat teralihkan oleh sekelompok peserta yang membentangkan kain bertulisan "Lanjutkan MBG." Dilansir detik.com, ia meminta mereka bersabar agar bisa menyelesaikan pidatonya lebih dulu.
Dilansir dari Antara, Prabowo juga menyerang argumen bahwa ada urusan lebih mendesak dari rasa lapar. "Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira tidak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau tidak segera diisi ya dia mati," tegasnya.
Korupsi BGN dan Gelombang Protes yang Tak Kunjung Reda
Pernyataan Prabowo muncul di tengah krisis kepercayaan yang nyata. Menurut laporan BBC News Indonesia, Kejaksaan Agung telah meringkus tiga petinggi BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Pekan lalu, aliansi sipil sampai "menyegel" kantor BGN dengan satu tuntutan: hentikan MBG.
Masih dari BBC News Indonesia, BGN merespons dengan serangkaian kebijakan baru. Selama libur sekolah, distribusi MBG dihentikan sementara dan seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak mendapat insentif harian sebesar Rp6 juta. Penghematan dari langkah ini bisa mencapai Rp3 triliun. BGN juga memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru dan mempertimbangkan pencoretan siswa SMA dari daftar penerima manfaat, yang berpotensi mengurangi sekitar delapan juta orang dari cakupan program.
Ketua CISDI, Diah Satyani Saminarsih, menilai langkah-langkah itu tidak menyentuh akar masalah. Kepada BBC News Indonesia, ia mendorong moratorium penuh agar pemerintah bisa merancang ulang tata kelola dari dasarnya, bukan sekadar meredam amarah publik.
Luhut Minta MBG Dijalankan Bertahap, Bukan Langsung Semua
Suara evaluatif juga datang dari dalam lingkaran pemerintah sendiri. Dikutip dari CNN Indonesia, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menemui dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono, untuk membahas hasil survei dan masukan soal pelaksanaan program.
Luhut mempertanyakan mengapa MBG dijalankan serentak dari awal. Seperti dikutip CNN Indonesia, Luhut menegaskan program sebesar MBG harus dikelola berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. "Meng-identify masalah juga, kenapa harus semua sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap," ujarnya saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (24/6).
Pandangan Luhut bersambung dengan kritik yang lebih luas dari kalangan peneliti kebijakan. Dalam laporan BBC News Indonesia, Diah dari CISDI membandingkan MBG dengan Program Keluarga Harapan (PKH), yang membutuhkan enam tahun membangun infrastruktur di tingkat kabupaten dan kecamatan sebelum menjangkau jutaan penerima. MBG menargetkan puluhan juta anak dalam hitungan bulan tanpa fondasi yang setara.
Mengapa Prabowo Tak Bisa Berhenti
Di balik sikap keras Prabowo ada kalkulasi politik yang tidak sederhana. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menjelaskan kepada BBC News Indonesia bahwa MBG adalah satu-satunya program pemerintah yang hadir setiap hari di kehidupan masyarakat. "Bicara kebijakan yang populis, memang ada banyak. Tapi, yang muncul setiap hari, yang daily, itu cuma MBG. Jadi, potensi suara untuk 2029 itu terjaga," kata Bawono.
Masih dari BBC News Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menyebut MBG sebagai "kontrak politik" Prabowo sejak Pilpres 2024. "Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan. Program tersebut tidak bisa diberhentikan," papar Qodari.
Bawono menambahkan dimensi elektoral lain. Meski target langsung MBG adalah anak-anak yang belum punya hak pilih pada 2029, seperti dijelaskan BBC News Indonesia, "mereka mempunyai orangtua." Orangtua yang merasa anaknya diperhatikan pemerintah cenderung mengalihkan perasaan itu menjadi dukungan politik.
Angka Kepuasan Tinggi, Kepercayaan Rendah
Menurut BBC News Indonesia, survei Indikator Politik Indonesia per Januari 2026 mencatat approval rating Prabowo di angka 79,9%. Kepuasan terhadap program MBG secara spesifik menyentuh 72,8%, dan di kalangan keluarga yang anggotanya menerima MBG, angkanya naik menjadi 80,4%. Sekitar 60% warga setuju MBG diberikan kepada semua anak di Indonesia.
Namun survei yang sama membuka kontradiksi tajam: hanya 33,8% warga yang percaya MBG bebas dari korupsi, sementara 61,7% meragukan atau sama sekali tidak percaya. Dosen ilmu politik Universitas Islam Internasional Indonesia, Djayadi Hanan, kepada BBC News Indonesia menyatakan bahwa popularitas MBG tetap tinggi, tapi dukungan aktifnya terus mengikis seiring kasus keracunan massal dan korupsi yang beruntun.
"Kalau orang kecewa, pengaruh negatifnya tinggi juga. Ini pertaruhan bagi presiden," kata Djayadi. MBG kini berfungsi sebagai pisau bermata dua: jika pemerintah berhasil membuktikan kompetensi dalam mengelola program ini, kepercayaan publik akan mengikuti. Jika tidak, penurunannya bisa tajam dan cepat.
Ketahanan Pangan sebagai Narasi Besar
Di luar konteks politik domestik, Prabowo menempatkan MBG dalam kerangka ketahanan pangan global. Dilansir dari Antara, ia menyebut lembaga-lembaga internasional sudah memperingatkan kenaikan angka kelaparan dunia. Indonesia, menurutnya, kini berada di posisi lebih baik karena produksi pangan nasional mencatat surplus di sejumlah komoditas, dan memungkinkan negara ini membantu negara lain yang kekurangan pangan maupun pupuk.
Antara juga mencatat bahwa selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program MBG dinilai dapat mendukung penyerapan hasil produksi pertanian dan perikanan dalam negeri, menjadikannya instrumen ganda: kebijakan sosial sekaligus penggerak ekonomi petani dan nelayan.
Yang menjadi pertanyaan sekarang bukan lagi apakah MBG dilanjutkan atau tidak. Jawabannya sudah jelas: dilanjutkan. Pertanyaannya adalah apakah perbaikan tata kelola yang sedang dikerjakan BGN, ditambah dorongan evaluasi dari Luhut, cukup untuk memulihkan kepercayaan 61,7% warga yang kini meragukan program tersebut.
0 Comments